RAMANDA, IKHRAM (2026) IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PESANGON DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
IKHRAM RAMANDA- 248040099.pdf Download (370kB) | Preview |
Abstract
Pemutusan hubungan kerja menimbulkan konsekuensi ekonomi langsung bagi pekerja dan keluarganya, sehingga kewajiban pembayaran pesangon menjadi instrumen perlindungan sosial yang penting. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah secara mendasar ketentuan mengenai besaran dan mekanisme pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum, antara lain ketidakjelasan kualifikasi alasan pemutusan hubungan kerja, seperti pelanggaran bersifat mendesak dan efisiensi perusahaan, yang berpotensi disalahgunakan untuk mereduksi hak normatif pekerja. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana pengaturan kewajiban pembayaran pesangon dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, serta bagaimana hambatan dan solusi dari implementasi kewajiban tersebut oleh perusahaan setelah berlakunya Undang- Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik guna menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai bahan kajian, penelitian ini menelaah tiga putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memperoleh gambaran nyata penerapan norma pesangon dalam praktik peradilan hubungan industrial setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban pembayaran pesangon tersusun dalam kerangka bertingkat, mulai dari jaminan konstitusional, ketentuan undang-undang, hingga peraturan pelaksana yang memuat formula perhitungan secara teknis. Putusan-putusan yang dikaji memperlihatkan bahwa penerapan kategori pengecualian normatif senantiasa memerlukan pembuktian yang cermat: pada sebagian putusan, kualifikasi pelanggaran bersifat mendesak terbukti sehingga hak pekerja direduksi menjadi uang pisah, sedangkan pada putusan lainnya, alasan efisiensi tidak dapat dibuktikan sehingga pemutusan hubungan kerja dinyatakan tidak sah dan hak pekerja dipulihkan sepenuhnya. Hambatan implementasi bersifat multidimensional, meliputi keluasan kualifikasi normatif, lemahnya fungsi pencegahan pada tahap pra-litigasi, disproporsi biaya penegakan hak, serta kesadaran dan budaya hukum yang belum merata di kalangan pengusaha maupun pekerja. Penelitian ini merekomendasikan penajaman kriteria kualifikasi alasan pemutusan hubungan kerja, penguatan fungsi substantif lembaga penyelesaian perselisihan pada tahap pra-litigasi, serta perluasan akses bantuan hukum bagi pekerja sebagai langkah sistemik untuk menutup kesenjangan antara norma dan praktik.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 29 Sep 2026 01:34 |
| Last Modified: | 29 Sep 2026 01:34 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84950 |
Actions (login required)
 |
View Item |
