Ikhwansyah Zen, Greynaldi (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS PRODUK HUKUM BERUPA SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Greynaldi Ikhwansyah Zen NPM 228040068.pdf Download (726kB) | Preview |
Abstract
Kepemilikan atas tanah harus dipertahankan dan memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pemilik hak oleh karenanya hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan Pemerintahan yang diberikan mandat untuk menangani permasalahan di bidang pertanahan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pemilik hak atas tanah dengan memberikan Sertipikat sebagai bukti hak atas tanah. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertipikat hak milik ganda terhadap bidang tanah yang sama berdasarkan persepektif hukum administrasi dan bagaimana bentuk penyelesaiannya. Spesifikasi yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif analitis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya. Yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsistem, sistematis dan logis. penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya Hasil penelitian menunjukan pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi terhadap penerbitan sertipikat ganda tidak harus menunggu atau berdasarkan kepada Putusan Lembaga Peradilan terlebih dahulu karena telah disediakan instrumen dan landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan dan Pejabatnya untuk menempuh penyelesaian permasahan admnistrasi secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah demi terciptanya Administrasi Pemerintahan yang akutabel dan berkeadilan.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 17 Sep 2026 08:29 |
| Last Modified: | 17 Sep 2026 08:29 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84793 |
Actions (login required)
 |
View Item |
