Batasan Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

UTAMI ATMAWISASTRA, GINARA (2026) Batasan Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text GINARA.pdf Download (152kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas batasan penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR) sebagai perlindungan hukum bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. BUMN memiliki fungsi ganda, yaitu mencari keuntungan sekaligus melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika kerugian usaha BUMN sering diperlakukan sebagai kerugian negara dan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dengan ketentuan hukum keuangan negara maupun tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsistensi penerapan BJR dalam hukum positif Indonesia, menilai relevansi pertanggungjawaban perdata dan administratif berdasarkan UU Perseroan Terbatas serta UU Perbendaharaan Negara, serta merumuskan parameter batas penerapan BJR untuk membedakan keputusan bisnis yang wajar dengan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, serta didukung teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan prinsip good corporate governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui BJR belum sepenuhnya konsisten, sehingga Direksi BUMN masih berisiko dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang sebenarnya wajar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam UU BUMN untuk menyeimbangkan perlindungan hukum, akuntabilitas publik, dan kepastian hukum, sehingga Direksi dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dalam mendukung tujuan ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	16 Sep 2026 02:20
Last Modified:	16 Sep 2026 02:20
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84766

Actions (login required)

View Item