ANALISIS ANTINOMI NORMA PM NO. 48 TAHUN 2021 DAN REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BERKEADILAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH EKSISTING DALAM KONSESI PELABUHAN

DYNA REDARA, IMAY (2026) ANALISIS ANTINOMI NORMA PM NO. 48 TAHUN 2021 DAN REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BERKEADILAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH EKSISTING DALAM KONSESI PELABUHAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text Imay Dyna Redara.pdf Download (623kB) | Preview
Preview	Text Imay Dyna Redara.pdf Download (623kB) | Preview

Abstract

Peralihan skema pengusahaan pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 menimbulkan krisis kepastian hukum (rechtssicherheit) bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) eksisting. Ketentuan imperatif dalam aturan sektoral ini yang memandatkan penyerahan (hand-over) seluruh tanah daratan pelabuhan milik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) eksisting secara cuma- cuma untuk diubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL) Kementerian Perhubungan melahirkan antinomi norma vertikal terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penggunaan draf konsesi baku (adhesion contract) yang dikombinasikan dengan otomatisasi perizinan OSS-RBA menciptakan pemaksaan struktural yang tergolong sebagai penyitaan administratif terselubung (constructive expropriation). Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis antinomi norma tersebut serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diwujudkan melalui penerapan Land Tenure Separation Doctrineyang memisahkan secara absolut antara hak komersial pengoperasian pelabuhan (Concession Rights) dengan hak keperdataan tanah (Tenure Rights). Berakhirnya masa konsesi hanya menghentikan izin operasional dan tidak menghapuskan kepemilikan tanah BUP. Jika negara membutuhkan tanah tersebut untuk konsolidasi pelabuhan umum, negara wajib menempuh pengadaan tanah dengan skema Ganti Rugi Nilai Pasar Berkeadilan (Fair Market Value Compensation) atau Sewa Tanah Komersial (Land Lease Scheme), yang diintegrasikan melalui sistem Digital Land Locking

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	02 Sep 2026 06:02
Last Modified:	02 Sep 2026 06:02
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84661

Actions (login required)

View Item