Tsaabita A, Syaikha (2026) KEBIJAKAN KEAMANAN THAILAND DALAM PENANGANAN KONFLIK DI PATTANI: ANALISIS PERSPEKTIF HUMAN SECURITY. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
17_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (198kB) | Preview |
|
|
Text
07_KATA_PENGANTAR.pdf Download (187kB) | Preview |
|
|
Text
02_LEMBAR_PENGESAHAN (tanda tangan dosen pembimbing).pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
06_ABSTRAK_3_BAHASA.pdf Download (191kB) | Preview |
|
|
Text
09_DAFTAR_ISI.pdf Download (306kB) | Preview |
|
|
Text
13_BAB_2.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
01_COVER.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
12_BAB_1.pdf Download (247kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik etnopolitik di Thailand Selatan serta mengevaluasi kebijakan keamanan Pemerintah Thailand dalam menangani konflik tersebut melalui perspektif human security. Konflik di Pattani bukan hanya persoalan separatisme bersenjata saja, melainkan berakar dari marginalisasi historis sejak aneksasi Kerajaan Pattani oleh Kerajaan Siam melalui Perjanjian Anglo-Siamese 1909, serta kebijakan asimilasi budaya dan linguistik yang agresif terhadap masyarakat Melayu Muslim sebagai penduduk mayoritas di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka, menelaah dinamika konflik sejak eskalasi kekerasan pasca Tragedi Masjid Krue Se dan Tak Bai pada tahun 2004 hingga upaya perdamaian melalui Kuala Lumpur Dialogue Process. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama human security menurut UNDP, yakni keamanan politik, keamanan personal, dan keamanan komunitas guna menilai sejauh mana kebijakan negara mampu melindungi warga sipil Melayu-Muslim di Pattani. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan keamanan Thailand periode 2004-2025 masih didominasi dengan pendekatan state-centric dan militeristik melalui instrumen hukum darurat seperti Emergency Decree dan Internal Act yang terus diperpanjang. Instrumen ini memang menekan sebagian ancaman kekerasan berskala besar, akan tetapi juga menciptakan “paradoks keamanan” berupa penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum, dugaan penyiksaan, serta pelanggaran HAM. Jatuhnya korban sipil akibat dari operasi keamanan maupun serangan kelompok bersenjata, serta erosi kepercayaan sosial dan trauam antargenerasi masyarakat Melayu Muslim. Tercatat sedikitnya 10.116 insiden keamanan sejak 2004 hingga 2025 dengan hampir 6.000 korban jiwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan keamanan yang berpusat pada negara terbukti gagal dalam menjawab akar konflik Thailand Selatan secara menyeluruh karena mengabaikan dimensi keamanan manusia. Perdamaian yang berkelanjutan di Thailand Selatan akan tercapai jika kebijakan diubah menjadi kebijakan menuju pendekatan human centric yang memberikan otonomi kultural secara tulus, menjamin penegakan HAM, serta mengakui martabat dan identitas khas masyarakat Melayu-Muslim Thailand Selatan. Kata Kunci: Konflik Pattani, Kebijakan Keamanan Thailand, Human Security, Konflik Etnopolitik, Melayu-Muslim.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026 |
| Depositing User: | S.Si Mochamad Yogi |
| Date Deposited: | 01 Sep 2026 01:27 |
| Last Modified: | 01 Sep 2026 01:27 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84656 |
Actions (login required)
 |
View Item |
