Bayu Adji Arrahman, Bayu Adji Arrahman (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ASET LELANG BANGUNAN ATAS KERUGIAN TIDAK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (74kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (197kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (79kB) | Preview |
Abstract
Pelaksanaan lelang dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum untuk membereskan harta debitor guna memenuhi hak para kreditor. Pembeli aset lelang bangunan yang telah memenangkan lelang, melunasi harga lelang, dan memperoleh risalah lelang seharusnya mendapatkan kepastian hukum untuk menguasai objek lelang. Bahwa pada pelaksanaanya, masih terdapat pembeli lelang yang tidak dapat menguasai objek secara fisik karena objek masih ditempati debitor, penghuni lama, atau pihak ketiga. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pembeli dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum secara yuridis dengan penguasaan objek secara faktual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan melalui wawancara terkait praktik pelaksanaan lelang. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menilai pelaksanaan lelang, bentuk perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat ditempuh pembeli aset lelang bangunan yang tidak dapat menguasai objek lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelian aset lelang dalam perkara kepailitan dan PKPU dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-lelang berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, Vendu Reglement, serta ketentuan lelang yang berlaku. Kurator bertindak sebagai pemohon lelang, sedangkan KPKNL berwenang memeriksa dokumen, melaksanakan lelang, dan menerbitkan risalah lelang sebagai bukti sah peralihan hak. Perlindungan hukum terhadap pembeli masih terbatas pada aspek administratif dan belum menjamin penguasaan fisik objek lelang. Upaya hukum yang tersedia masih bersifat reaktif melalui non-litigasi, gugatan perdata, dan eksekusi pengosongan, sehingga belum terdapat mekanisme hukum yang cepat dan efektif untuk melindungi pembeli lelang beritikad baik. Kata kunci: perlindungan hukum, pembeli lelang, aset bangunan, kepailitan, PKPU.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 08 Jul 2026 07:11 |
| Last Modified: | 08 Jul 2026 07:11 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83954 |
Actions (login required)
 |
View Item |
