Ahmad Fauzy, Farid (2026) Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Berdasarkan UUJN Dan Permenkum PMPJ Bagi Notaris. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
FARID AHMAD FAUZY 228100025.pdf Download (406kB) | Preview |
Abstract
Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN jika dikaitkan pada kewajiban Notaris dalam menerapkan PMPJ yaitu dengan melaporkan pihak yang dianggap mencurigakan pada saat menggunakan jasanya sebagai Notaris kepada PPATK, menempatkan Notaris pada posisi membuka identitas serta keterangan- keterangan yang seharusnya dijaga oleh Notaris karena merupakan rahasia yang dipercayakan oleh pengguna jasa selaku klien dengan Notaris. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pelaksanaan PMPJ bagi Notaris berdasarkan UUJN dan PMPJ dapat melindungi Notaris dari TPPU. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis. Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris. adapun tahapan penelitiannya adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian observasi maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMPJ bagi Notaris berdasarkan UUJN dan Permenkum PMPJ bagi Notaris merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari kewenangan atributif Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewajiban bertindak saksama serta berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, sehingga PMPJ berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan represif bagi Notaris agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana TPPU serta untuk menghindari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU. Dan PMPJ dapat melindungi Notaris dari TPPU adalah sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan represif yang memberikan standar kewajiban kehati-hatian, , sehingga Notaris yang telah menerapkan PMPJ sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f UUJN, Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkum PMPJ bagi Notaris
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 24 Jun 2026 04:52 |
| Last Modified: | 24 Jun 2026 04:52 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83593 |
Actions (login required)
 |
View Item |
