PITALOKA, NURMALA (2026) KEKUATAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERSPEKTIF PRECAUTIONARY PRINCIPLE TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Artikel Nurmala Pitaloka.pdf Download (161kB) | Preview |
Abstract
Peralihan hak atas tanah yang berasal dari harta warisan memiliki tingkat kerawanan sengketa yang tinggi, khususnya apabila dilakukan oleh pihak yang bukan pemegang hak atau tanpa melibatkan seluruh ahli waris yang sah. Dalam praktik pertanahan, masih ditemukan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap tanah warisan yang status kepemilikannya belum sepenuhnya jelas, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang melibatkan penghadap yang bukan pemegang hak, serta menganalisis akibat hukum akta yang dibuat dengan mengabaikan prinsip tersebut terhadap perlindungan hukum bagi ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, didukung data lapangan melalui wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, praktisi hukum pertanahan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan fakta empiris yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan administratif terhadap dokumen para pihak, melainkan harus mencakup verifikasi substantif mengenai legal standing, status kewarisan, dan kewenangan hukum pihak yang melakukan perbuatan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengabaian prinsip kehati- hatian berpotensi menimbulkan sengketa mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB), memengaruhi proses pendaftaran tanah dan pembebanan Hak Tanggungan, serta merugikan hak keperdataan ahli waris. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam setiap peralihan hak atas tanah.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 20 Jun 2026 02:36 |
| Last Modified: | 20 Jun 2026 02:36 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83580 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
