INTEN DEWANTA, MARAJA (2026) KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
MARAJA.pdf Download (57kB) | Preview |
Abstract
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan terbuka. RUPS kini dapat dilaksanakan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penyelenggaraan RUPS elektronik menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan notaris dalam membuat akta risalah RUPS serta kekuatan mengikat akta relaas yang dihasilkan apabila dikaitkan dengan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS elektronik pada perusahaan terbuka dan menganalisis kekuatan mengikat akta relaas yang dihasilkan dalam kaitannya dengan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian didukung dengan hasil wawancara bersama notaris pasar modal dan pihak corporate secretary perusahaan terbuka. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik merupakan bagian dari kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik. Kewenangan tersebut didukung oleh pengakuan terhadap penyelenggaraan RUPS secara elektronik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 14 Tahun 2025. Meskipun masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai konsep menghadap, kehadiran notaris, dan batas wilayah jabatan dalam penyelenggaraan RUPS elektronik, kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan terkait pelaksanaan kewenangan notaris dalam lingkungan digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan mengikat akta relaas dalam RUPS elektronik tetap melekat sebagai akta autentik sepanjang pembuatannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan notaris menjalankan tugas jabatannya secara cermat, jujur, independen, serta bertanggung jawab sesuai dengan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. Dengan demikian, akta relaas yang dibuat berdasarkan RUPS elektronik tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 19 Jun 2026 06:14 |
| Last Modified: | 19 Jun 2026 06:14 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83574 |
Actions (login required)
 |
View Item |
