RIZA CLAUDYA, ANGELICA (2026) ANALISIS YURIDIS KEKUATAN MENGIKAT AKTA NOTARIS DALAM STRUKTUR OBLIGASI YANG DIAJUKAN LANGSUNG OLEH PEMEGANG OBLIGASI TANPA WALI AMANAT PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU). Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Angelica Riza Claudya (228100012)(1).pdf Download (109kB) | Preview |
Abstract
Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang sedang marak beredar dalam kegiatan Pasar Modal Indonesia. Dari terbitnya obligasi terjadi hubungan hukum antar emiten dengan investor, emiten dengan wali amanat, serta antar wali amanat dengan investor. Dalam menjalankan tugasnya Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi didasari dengan pembuatan Akta oleh Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu berupa Akta Perjanjian Perwaliamanatan, dimana berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan jika Wali Amanat bertanggung jawab atas pemegang efek berupa hutang dalam atau luar pengadilan. Namun dalam Putusan Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst Pemegang Obligasi melakukan permohonan PKPU secara langsung tanpa melalui Wali Amanat. Berangkat dari hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan dua permasalahan yaitu : 1) Bagaimana kewenangan Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal dalam pembuatan Akta Perjanjian Perwaliamanatan?, 2) Bagaimana kekuatan mengikat Akta Perjanjian Perwaliamanatan terhadap pemegang obligasi dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut hukum positif di Indonesia ? Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan peraturan perundang- undangan terkait serta teori-teori hukum dikaitkan dengam kasus yang terjadi kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang - Undang Jabatan Notaris. Dalam struktur obligasi, kewenangan ini diwujudkan melalui pembuatan Akta Perjanjian Perwaliamanatan sebagai dokumen pokok penerbitan efek bersifat utang. Akta Perjanjian Perwaliamanatan memiliki kekuatan mengikat secara kontraktual dan kolektif. Akta tersebut berlaku sebagai Undang- Undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Akta Perjanjian Perwaliamanatan memiliki kekuatan mengikat yang tidak hanya bersifat pembuktian sebagai Akta Autentik, tetapi juga bersifat normatif dan struktural dalam membentuk mekanisme representasi kolektif. Kekuatan mengikat tersebut berdampak langsung pada pembatasan pelaksanaan hak individual pemegang obligasi dalam mengajukan PKPU, sehingga setiap tindakan hukum harus dilakukan melalui Wali Amanat atau sesuai mekanisme kolektif yang telah ditentukan dalam akta dan peraturan pasar modal.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 19 Jun 2026 02:38 |
| Last Modified: | 19 Jun 2026 02:38 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83572 |
Actions (login required)
 |
View Item |
