IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN GARUT NO 2 TAHUN 2021 TENTANG KEPEMUDAAN TERHADAP PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN GARUT

Muhammad Ilyas Karlmark, Muhammad Ilyas Karlmark (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN GARUT NO 2 TAHUN 2021 TENTANG KEPEMUDAAN TERHADAP PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN GARUT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (93kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (220kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (211kB) | Preview
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (119kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (163kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (115kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (98kB) | Preview

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan terhadap pelayanan kepemudaan di Kabupaten Garut. Peraturan daerah ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam hal pembangunan kepemudaan di kabupaten Garut dan juga sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Garut. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah mulai dari kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya partisipasi pemuda dan belum adanya peraturan yang mengatura pelaksanaan dan juru teknis yaitu peraturan bupati (PERBUP) Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berdasarkan landasan teori-teori dan konsep yang digunakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Tahap penelitian ini yaitu meliputi penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis dan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang berwenang dalam masalah yang diteliti. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan dalam teknik pengumpulan data. Analisis data yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah (PERDA) ini telah mendorong lahirnya program pelayanan kepemudaan seperti pelatihan kepemudaan, penyediaan fasilitas kegiatan pemuda, dan telah mengintegrasikan ketentuan peraturan daerah (PERDA) ke dalam perencanaan Pembangunan daerah. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, diantaranya kurangnya pemahaman di kalangan pemuda mengenai isi dan manfaat peraturan daerah (PERDA), terbatasnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya partipasi organisasi kepemudaan, dan juga belum adanya aturan pelaksana dan petunjuk teknis yaitu peraturan bupati (PERBUP). Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kepemudaan, Peraturan Daerah

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 17 Jun 2026 03:22
Last Modified: 17 Jun 2026 03:22
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83560

Actions (login required)

View Item View Item