Rizki Riansyah, Muhammad (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG BERITIKAD BAIK ATAS GUGATAN PIHAK KE TIGA TERHADAP AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DIATAS SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DI DASARI OLEH PERJANJIAN NOMINEE. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
_MUHAMAD RIZKI R_228100065_Mkn(3).pdf Download (222kB) | Preview |
Abstract
Akibat praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sertifikat hak milik yang dijadikan objek Hak Tanggungan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditor, karena jaminan kebendaan berupa hak atas tanah kehilangan kekuatan hukum sebagai alat pelunasan utang debitor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengananilisi implementasi perlindungan hukum terhadap kreditor yang beritikad baik atas gugatan pihak ketiga tehadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas sertifikat hak milik atas tanah yang didasari oleh perjanjian nominee, serta keabsahan hukum APHT yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah yang didasari oleh perjanjian nominee. Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yang terdiri dari beberapa pendekatan yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau library research, alat yang digunakan untuk menunjang Teknik pengumpulan data tersebut yaitu dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang- undangan, buku-buku dan jurnal. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor yang beritikad baik atas gugatan pihak ketiga terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan diatas sertifikat hak milik yang didasarkan pada perjanjian nominee pada prinsipnya tetap diberikan sepanjang kreditor memperoleh Hak Tanggungan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menerapkan prinsip kehati- hatian. Kreditor sebagai penerima Hak Tanggungan hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan produk pemerintah yaitu dokumen pertanahan yang sah, seperti sertifikat hak atas tanah, identitas debitor, serta keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab atas adanya hubungan nominee yang secara sengaja disembunyikan oleh para pihak. Perlindungan tersebut didasarkan pada asas Publisitas (Publicity Principle) dalam pendaftaran tanah (stelsel negatif bertendensi positif) dan perlindungan kreditor beritikad baik secara publik yang terarfimasi melalui SEMA No. 4 Tahun 2016. Meskipun perjanjian nominee yang mendasari adanya Sertifikat Hak Milik dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 UUPA serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, namun Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut yang masih terdaftar dan diakui secara hukum tetap memiliki kekuatan hukum, sehingga kedudukan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan tetap memperoleh kepastian dan perlindungan hukum
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 04:32 |
| Last Modified: | 10 Jun 2026 04:32 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83522 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
