PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI SENGKETA HAK MILIK TANAH DI CLUSTER SETIA MEKAR RESIDENCE 2 TAMBUN KABUPATEN BEKASI

Muhammad Zia Ulhaq, Muhammad Zia Ulhaq (2026) PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI SENGKETA HAK MILIK TANAH DI CLUSTER SETIA MEKAR RESIDENCE 2 TAMBUN KABUPATEN BEKASI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (235kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (44kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (104kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa hak milik tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun, Kabupaten Bekasi. Kasus ini berawal dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1997, namun baru dieksekusi pada tahun 2025, sehingga menimbulkan dampak bagi warga yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) secara sah. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap para pemilik kavling; (2) bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang SHM yang mengalami kerugian; dan (3) bagaimana solusi hukum dalam penyelesaian sengketa hak milik tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan data lapangan terkait kasus posisi dan penanganan sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sengketa pertanahan masih lemah akibat keterlambatan eksekusi putusan, sertifikat ganda, serta lemahnya pengawasan administratif oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak seharusnya diberikan secara represif melalui penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, serta secara preventif melalui sistem administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel. Namun, implementasinya masih terkendala oleh birokrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta optimalisasi jalur litigasi dan non-litigasi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pertanahan, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	03 Jun 2026 01:52
Last Modified:	03 Jun 2026 01:52
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83445

Actions (login required)

View Item