PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SECARA KONEKSITAS SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

Febriniarty Djafar, Ardianita (2026) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SECARA KONEKSITAS SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text ARDIANITA.pdf Download (420kB) | Preview

Abstract

Korupsi yang terjadi masih menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, yang harus dipandang sebagai suatu permasalahan yang serius sehingga perlu penanganan yang luar biasa pula (extra ordinary procedure crime). Tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipil tetapi melibatkan anggota militer. Isu mengenai dualisme penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas ketika terdapat keterlibatan personel militer dalam dugaan kasus korupsi menjadi permasalahan yang sangat urgensi untuk dilakukan pembahasan, Koneksitas adalah suatu sistem peradilan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwanya terjadi penyertaan (deelmening) atau secara bersama-sama (mede dader) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer. Adanya 2 lembaga peradilan yang melakukan penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, yang seharusnya penanganan perkara koneksitas dilakukan secara koneksitas. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP, KUHAP , UU Peradilan Militer dan UU Kekuasaan Kehakiman, namun dalam pelaksanaan belum dapat berjalan secara optimal hal tersebut disebabkan , karena adanya dualisme penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas, tidak adanya ukuran yang pasti dalam menentukan titik berat siapa yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi koneksitas, ego sektoral dalam penegakan yang masih melekat sehingga penanganan perkara tidak netral, berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pembaharuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi koneksitas tersebut. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan, data yang diginakan adalah berupa data primer, data skunder dan data tertier , Teknik pengumpulan data dengan melakukan analisa data yang terkumpul lalu disatukan dalam bentuk narasi serta dideskripsikan guna menjawa permasalahan penelitian. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas belum berjalan secara efektif dan terpadu serta komunikasi antar institusi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. harus sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana hukum harus dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. baik setelah disahkannya KUHAP baru (Undang-Undang No.20 Tahun 2025) maupun saat masih menggunakan KUHAP lama (Undang-Undang No.8 Tahun 198). Perlu dilakukannya penyederhanaan hukum acara yang ada dalam Pasal 170 s.d. 172 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Adanya pembentukan tim dalam penegakan hukum koneksitas dalam melakukan penyelidikan guna menentukan titik berat kerugian dan Lembaga mana berwenang mengadili perkara tersebut. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga bertentangan dengan asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan proses penentuan titik berat kerugian dan langsung ditangani oleh Jampidmil, penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas sama prosesnya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi biasa, sehingga negara dapat segera mengeksekusi asset hasil tindak pidana korupsi yang nantinya dapat dipergunakan untuk program pembangunan dan kepentingan publik lainnya

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	02 Jun 2026 05:55
Last Modified:	02 Jun 2026 05:55
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83438

Actions (login required)

View Item