ANALISIS YURIDIS DAMPAK POLUSI LIMBAH MICRO KARET PT KPS TERHADAP MASYARAKAT JATINANGOR BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DAN UNDANGUNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG UUPPLH

Ilham Ramadhan, Ilham Ramadhan (2026) ANALISIS YURIDIS DAMPAK POLUSI LIMBAH MICRO KARET PT KPS TERHADAP MASYARAKAT JATINANGOR BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DAN UNDANGUNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG UUPPLH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (95kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (119kB) | Preview

Abstract

Dampak polusi limbah mikro karet yang dihasilkan oleh PT KPS terhadap masyarakat Jatinangor dianalisis dengan menggunakan perspektif asas strict liability serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian ini menitikberatkan pada bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis guna menilai sejauh mana penerapan asas strict liability dapat dikenakan terhadap pertanggungjawaban PT KPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polusi limbah mikro karet membawa dampak signifikan baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi. Dampak tersebut meliputi penurunan kualitas lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi akibat hilangnya sebagian mata pencaharian. Berdasarkan asas strict liability dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PT KPS berkewajiban penuh untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi, tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat harus diprioritaskan dibandingkan kepentingan ekonomi perusahaan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan pemerintah, penerapan sanksi administratif maupun pidana yang lebih tegas, serta penyelenggaraan mekanisme pemulihan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa perlindungan hak-hak masyarakat dapat terjamin secara optimal, sekaligus mendorong terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kata Kunci : Pencemaran lingkungan, Strict liability, limbah micro karet

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	02 Jun 2026 01:52
Last Modified:	02 Jun 2026 01:52
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83434

Actions (login required)

View Item