KEADILAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PENGGANTI RESTITUSI BAGI KORBAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK

Darsono, Endang (2026) KEADILAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PENGGANTI RESTITUSI BAGI KORBAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Endang Darsono _DIH_2026.pdf Download (232kB) | Preview

Abstract

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana yang menderita baik secara materil maupun fisik, mental atau emosional yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum melalui sarana penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan subjek hukum mendapatkan hak-haknya, menurut PP No 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, namun kenyataannya restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana belum berjalan secara optimal Pengaturan restitusi telah banyak diatur dalam Undang-Undang tersebut, namun belum dapat memberikan solusi dalam mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana, apabila pelaku tindak pidana enggan dan tidak mau membayarkan ganti kerugian ( sanksi pengganti restitusi), walaupun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum sanksi pengganti restitusi bagi pelaku yang tidak menjalankan putusan pengadilan Metode penelitian , yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) jenis Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pengganti Restitusi Bagi Korban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak belum optimal rasa keadilan dan pelaksanaan prinsip yang terbaik bagi anak belum dirasakan maanfaatnya bagi korban. subtansi hukum yang di jadikan sebagai landasan dalam penegakan hukum tidak secara tegas mengatur terkait dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut perlu dibuatkan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang yang baru agar tidak menyulitkan Jaksa ketika melaksanakan eksekusi pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	23 May 2026 05:53
Last Modified:	23 May 2026 05:53
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83401

Actions (login required)

View Item