Dwi Saputra, Bambang (2026) LAPORAN INTELIJEN KEJAKSAAN SEBAGAI PERLUASAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PEMBAHARUAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
BAMBANG DWI SAPUTRA.pdf Download (381kB) | Preview |
Abstract
Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi dilakukan secara diam dan rahasia sehingga menimbulkan berbagai hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan peranan intelijen, terutama pada tahapan penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat menghasilkan suatu alat bukti sebagaimana alat bukti dalam KUHAP. Melalui bidang intelijen ini, kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, jika hasil penyelidikan bidang intelijen kejaksaan berupa laporan intelijen dapat dinilai sebagai alat bukti, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien serta dapat memperkuat pembuktian di pengadilan, karena salah satu kelebihan dari tugas dan fungsi intelijen kejaksaan dalam melakukan mata rantai penyelidikan sehingga perlu formulasi bagaimana menjadikan laporan intelijen tersebut menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan perbandingan (comparative approach) Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori- teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian. Penelitian hukum tranformatif - partisipatoris juga digunakan untuk dapat mengatur mekanisme bagaimana laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini berupa delegasi pengaturan perluasan alat bukti dengan menambah norma laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana alat bukti surat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan membuat Peraturan Pemerintah memiliki makna penting dari sudut pandang asas legalitas dan memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dan dapat dipandang sebagai perluasan kewenangan yang berdasar. Hal ini sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan penyelidikan intelijen yang menghasilkan suatu alat bukti tetap berada dalam koridor hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
| Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 23 May 2026 05:48 |
| Last Modified: | 23 May 2026 05:48 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83400 |
Actions (login required)
 |
View Item |
