TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DI LAKUKAN OLEH LS TERHADAP IC SEHUBUNGAN ADANYA PENGGELAPAN BARANG ELEKTRONIK MILIK LS

Raga Ahmad Nur Syawal, Raga Ahmad Nur Syawal (2026) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DI LAKUKAN OLEH LS TERHADAP IC SEHUBUNGAN ADANYA PENGGELAPAN BARANG ELEKTRONIK MILIK LS. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1. Cover.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text 8. Bab 1.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text 9. Bab 2.pdf Download (14kB) | Preview
	Text 10. Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text 11. Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text 12. Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
Preview	Text 13. Daftar Pustaka.pdf Download (104kB) | Preview

Abstract

Memorandum hukum ini membahas tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh LS terhadap IC sehubungan dengan dugaan penggelapan barang elektronik (laptop) yang dipinjamkan berdasarkan hubungan kepercayaan, namun tidak dikembalikan dan diduga dialihkan atau dijual tanpa izin. Inti masalah terletak pada penyalahgunaan kepercayaan yang memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP maupun Pasal 486 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta perlunya penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku dan upaya hukum yang efektif bagi korban. Metode analisis yang digunakan adalah penelusuran dokumen (legal research dan legal audit) terhadap fakta hukum, bukti-bukti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilengkapi dengan konstruksi hukum yuridis normatif dan komparasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan IC memenuhi unsur objektif dan subjektif tindak pidana penggelapan (opzettelijk delict), sehingga IC dapat dijerat dengan Pasal 486 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Bagi LS sebagai korban, tindakan hukum yang dapat ditempuh meliputi pelaporan pidana ke kepolisian, pengajuan gugatan perdata untuk ganti rugi, serta pemanfaatan mekanisme restorative justice apabila memungkinkan. Disarankan agar korban segera mengumpulkan bukti yang kuat dan melakukan koordinasi dengan penegak hukum untuk mempercepat proses penyidikan. Kata Kunci: Penggelapan, Barang Elektronik, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Baru, Tindakan Hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	21 May 2026 03:50
Last Modified:	21 May 2026 03:50
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83389

Actions (login required)

View Item