Ainun Annurriyyah, Ainun Annurriyyah (2024) UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PERSALINAN OLEH BIDAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (139kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (143kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (149kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (135kB) | Preview |
Abstract
Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yaitu praktik kebidanan dalam bentuk tindakan persalinan. Praktik kebidanan merupakan sebuah penerapan ilmu kebidanan dalam bentuk pelayanan kebidanan kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat. Tindakan kebidanan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Melakukan tindakan kebidanan yang tidak sesuai standar pelayanan kesehatan di bidang kebidanan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Salah satu contoh pelayanan kesehatan di bidang kebidanan yang tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yaitu terjadi pada daerah hukum Polres Kota Sumedang, yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Perlu dikaji pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kematian dapat tidaknya dikualifikasikan sebagai tidak pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang diduga dilakukan oleh seorang bidan dalam tindakan persalinan, dan tahapan upaya hukum yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang berakibat kematian. Proses penulisan memorandum hukum ini menggunakan alat analisis interpretasi hukum autentik, interpretasi hukum gramatikal, dan interpretasi hukum sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kematian dapat dikualifikasikan sebagai tidak pidana dengan bentuk delik merupakan delik biasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran standar pelayanan kesehatan yang diduga dilakukan bidan dalam tindakan persalinan berdasarkan Pasal 63 KUHP yang mengatur konkursus idealis dihubungkan dengan asal 103 KUHP yang didalamnya terdapat asas lex specialis derogat legi generali maka bidan sebagai terduga pelaku dapat dikenakan tanggungjawab pidana berdasarkan Pasal 440 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas kelalaiannya yang merupakan culpa lata (kelalaian berat) dengan ancaman pidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Upaya hukum yang dapat dilakukan keluarga korban yaitu upaya penyelesaian dengan kekeluargaan atau keadilan restoratif, melaporkan kepada MKEK/MKDKI, melaporkan kepada pihak kepolisian pada wilayah hukum locus delicti serta dapat melakukan pengaduan ditujukan kepada atasan satuan kerja penyelenggara pelayanan kesehatan setempat, melakukan pengaduan ke Ombudsman atas pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pelayanan kesehatan oleh bidan. Tetapi karena yang diduga dilakukan oleh bidan adalah kealpaan dan termasuk dalam delik culpa maka hal yang masuk akal jika ancaman pidana yang dapat diberikan kepada bidan menjadi lebih ringan dan untuk pidana ringan upaya hukum yang efektif yaitu menyelesaikan dengan cara keadilan restoratif guna mencapai keadilan yang sama bagi kedua pihak. Kata Kunci: kebidanan, standar pelayanan kesehatan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen 2024 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 18 May 2026 03:48 |
| Last Modified: | 18 May 2026 03:48 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83299 |
Actions (login required)
 |
View Item |
