REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK BERBASIS PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF

Fatmawati, Ipat (2026) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK BERBASIS PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text IPAT.pdf Download (242kB) | Preview

Abstract

Penghentian perkara tindak pidana pajak yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik, akibat tumpang tindih kewenangan antara KUHAP dan UU KUP serta praktik diskresi yang tidak terbatas. Das Sein memperlihatkan realitas di lapangan: ketidakkonsistenan penerapan, multitafsir kewenangan, dan risiko disparitas hukum, sedangkan Das Sollen menuntut rekonstruksi normatif yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan efektivitas pemulihan kerugian negara. Persoalan ini menggarisbawahi urgensi untuk menghadirkan model penghentian perkara yang koheren, adil, dan aplikatif, sekaligus selaras dengan prinsip negara hukum dan keadilan restoratif fiskal. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif kualitatif dengan triangulasi data: data primer (KUHAP lama, KUHAP baru, UU KUP), data sekunder (literatur, jurnal, komentar, studi perbandingan Belanda, Singapura, Australia), dan analisis data kualitatif. Analisis teori memanfaatkan grand theory: negara hukum, middle theory: kepastian hukum, dan apply theory: harmonisasi hukum, yang diterapkan melalui pendekatan oksiologis (nilai dan tujuan hukum), ontologis (fenomena hukum yang nyata), dan epistemologis (pemahaman norma melalui interpretasi dan rekonstruksi). Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengeksplorasi konflik normatif, mengevaluasi konsistensi aturan, dan merumuskan rekonstruksi pasal serta model penghentian bersyarat yang sistematis dan valid secara akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi penghentian perkara pidana pajak berbasis penuntutan bersyarat dan keadilan restoratif fiskal mampu menyeimbangkan kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara, menghilangkan multitafsir kewenangan, dan memperkuat integritas sistem peradilan. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi integratif KUHAP baru dan UU KUP, penggunaan triangulasi teori dan data untuk rekonstruksi hukum yang koheren dan aplikatif, serta kontribusi substansial terhadap pengembangan hukum pidana dan kebijakan perpajakan nasional. Temuan ini menghadirkan inovasi normatif yang orisinal, menjembatani teori, praktik, dan kebijakan hukum dalam konteks modernisasi sistem peradilan pidana

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	12 May 2026 01:22
Last Modified:	12 May 2026 01:22
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83207

Actions (login required)

View Item