KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TILANG ELEKTRONIK KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM BALIK NAMA DI KOTA BANDUNG

Raesha Diva Sugihharti, Raesha Diva Sugihharti (2026) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TILANG ELEKTRONIK KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM BALIK NAMA DI KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (302kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (255kB) | Preview

Abstract

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Namun dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terhadap kendaraan yang belum dilakukan proses balik nama setelah terjadi peralihan kepemilikan. Kondisi tersebut menyebabkan surat konfirmasi pelanggaran dikirimkan kepada pemilik kendaraan lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan pengiriman surat tilang terhadap kendaraan bermotor yang belum dibalik nama, batasan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik nama yang masih tercantum dalam STNK, serta upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ETLE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung serta masyarakat yang pernah menerima surat tilang Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman surat tilang melalui sistem ETLE telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala akibat kendaraan yang belum dilakukan proses balik nama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data kepemilikan kendaraan serta optimalisasi mekanisme klarifikasi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ETLE. Kata Kunci: ETLE, Tilang Elektronik, Balik Nama Kendaraan, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	11 May 2026 03:00
Last Modified:	11 May 2026 03:00
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83165

Actions (login required)

View Item