PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI BANTARAN SUNGAI CIKAPUNDUNG YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG

Muhamad Rafli Marwah, Muhamad Rafli Marwah (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI BANTARAN SUNGAI CIKAPUNDUNG YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (149kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap bangunan tidak berizin yang berdiri di bantaran Sungai Cikapundung, Kota Bandung, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Permasalahan penelitian meliputi: (1) mekanisme penegakan hukum terhadap bangunan tidak berizin di kawasan sempadan sungai; (2) status hukum tanah dan bangunan yang berada di kawasan lindung; dan (3) hambatan yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya bangunan permanen maupun semi permanen yang berdiri di kawasan sempadan sungai, padahal kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung yang harus bebas dari aktivitas permukiman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung serta masyarakat RW 05 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan larangan pendirian bangunan di bantaran sungai telah diatur secara tegas, pelaksanaannya belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya pengawasan, faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta resistensi terhadap kebijakan relokasi. Secara yuridis, tanah dan bangunan yang berada di bantaran Sungai Cikapundung tidak dapat dilegalkan karena termasuk kawasan lindung yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, penyediaan solusi alternatif bagi masyarakat terdampak, serta peningkatan kesadaran hukum guna menjaga fungsi kawasan lindung sesuai dengan tujuan penataan ruang. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bangunan Tak Berizin, RTRW

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	11 May 2026 02:24
Last Modified:	11 May 2026 02:24
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83151

Actions (login required)

View Item