Muhamamd Kevin Arya Jasrianto, Muhamamd Kevin Arya Jasrianto (2026) PENERAPAN PRINSIP PIERCING CORPORATE VEIL DALAM KASUS FRAUD E FISHERY (PERUSAHAAN STARTUP. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (210kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB) |
||
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB) |
||
|
Text
BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73kB) | Preview |
Abstract
Perkembangan pesat perusahaan rintisan (startup) digital di Indonesia telah membawa implikasi signifikan terhadap dinamika hukum korporasi, khususnya ketika terjadi dugaan penipuan (fraud) yang melibatkan pengurus perusahaan. Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana investor oleh perusahaan startup eFishery menimbulkan persoalan yuridis mengenai efektivitas prinsip tanggung jawab terbatas dalam melindungi kepentingan hukum investor dan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip piercing the corporate veil diterapkan dalam menyelesaikan dugaan fraud, tantangan yuridis dan praktis dalam menuntut tanggung jawab pribadi pengurus perusahaan startup digital, serta bagaimana prinsip tersebut dapat diimplementasikan sebagai instrumen penegakan Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks perusahaan startup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Kasus eFishery digunakan sebagai objek kajian konkret untuk menguji relevansi doktrin piercing the corporate veil dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan secara sah dan relevan dalam penanganan dugaan fraud pada perusahaan startup digital seperti eFishery. Dasar penerapannya bertumpu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang membuka ruang penembusan tabir badan hukum apabila perseroan digunakan dengan itikad buruk atau sebagai instrumen perbuatan melawan hukum. Dugaan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana investor menunjukkan terpenuhinya unsur alter ego dan instrumentality, sehingga pertanggungjawaban pribadi direksi dan/atau pemegang saham pengendali menjadi dimungkinkan secara hukum. Namun demikian, efektivitas penerapan doktrin ini masih menghadapi hambatan normatif dan praktis, seperti ketiadaan kriteria baku dalam UUPT, dominasi asas separate legal entity, serta kesulitan pembuktian dalam sistem hukum civil law. Di sisi lain, prinsip piercing the corporate veil memiliki nilai strategis sebagai instrumen penegakan GCG karena berfungsi sebagai deterrence effect yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekosistem startup nasional. Kata Kunci: fraud; good corporate governance; piercing the corporate veil; startup.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 27 Apr 2026 03:43 |
| Last Modified: | 27 Apr 2026 03:43 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82816 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
