AKIBAT HUKUM AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH ISTRI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERDATA

Reva Berliana, Reva Berliana (2025) AKIBAT HUKUM AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH ISTRI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERDATA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (67kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (155kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa keabsahan Akta Pengakuan Hutang yang digunakan sebagai objek jaminan tanpa sepengetahuan dari istri, karena objek jaminan tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan. Mengenai perikatan yang menyangkut harta bersama dilaksanakan oleh suami ataupun istri wajib memperoleh izin pasangan dengan cara keikutsertaan selama pengesahan perikatan itu. Namun dalam praktiknya akan muncul konflik jika dilaksanakan langkah hukum yang melibatkan harta bersama tanpa sepengatahuan dan izin salah satu pasangan maka tidaklah sinkron dengan proses dan aturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengkaji dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka berpikir. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif terhadap berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Menurut Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996 mempunyai makna bahwa setiap perjanjian yang disertai dengan jaminan tidak akan dapat disebut sah menurut hukum apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasangan masing-masing. Jika debitur membebankan harta bersama pada pernikahan sebagai jaminan utang tanpa terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak maka sudah melawan hak pasangan atas harta bersama tersebut. Jika melanggar syarat subjektif maka dapat dibatalkan segala perbuatan hukum yang timbul selama perkawinan dengan menggunakan harta bersama tersebut harus ditanggung bersama dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, diharapkan kepada notaris selaku pembuat akta otentik, perlu memastikan identitas para pihak dan bukti dokumentasi pada saat penandatanganan. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena akta pengakuan utang dibuat, disahkan dihadapan notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kata Kunci: Akta Pengakuan Hutang, Jaminan, Harta Bersama

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	17 Apr 2026 06:15
Last Modified:	17 Apr 2026 06:15
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82705

Actions (login required)

View Item