CYBER NOTARY DAN TANTANGAN KEABSAHAN AKTA RISALAH RUPS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Rodiah, Alviraisah (2026) CYBER NOTARY DAN TANTANGAN KEABSAHAN AKTA RISALAH RUPS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Alviraisah Rodiah NPM 2281000038.pdf Download (401kB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan, termasuk dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Pengaturan mengenai RUPS elektronik telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, dalam praktiknya muncul permasalahan hukum ketika hasil RUPS elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk akta risalah oleh notaris, khususnya terkait dengan syarat formil kehadiran para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik dalam perspektif cyber notary di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak terhadap akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, termasuk analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 410/PDT/2021/PT BDG. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menemukan konstruksi hukum yang tepat dalam menyelesaikan konflik norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RUPS elektronik sah menurut hukum perseroan, keabsahan akta risalahnya tetap harus memenuhi syarat formil akta autentik, yaitu dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris dengan kehadiran fisik para pihak. Pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara eksplisit mengesampingkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, akta risalah RUPS yang dibuat tanpa kehadiran fisik berpotensi tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmoni normatif antara pengaturan RUPS elektronik dan ketentuan formil pembuatan akta autentik, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik cyber notary

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	16 Apr 2026 05:52
Last Modified:	16 Apr 2026 05:52
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82691

Actions (login required)

View Item