REFORMULASI HAK KOMPENSASI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUANG LINGKUP KORPORASI PASCA PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)

Muhammad Naufal Yasykur, Muhammad Naufal Yasykur (2026) REFORMULASI HAK KOMPENSASI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUANG LINGKUP KORPORASI PASCA PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK). Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (156kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB 1.pdf

Download (181kB) | Preview
[img]
Preview
Text
H. BAB 2.pdf

Download (83kB) | Preview
[img] Text
I. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (172kB)
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (217kB)
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (101kB)
[img]
Preview
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (136kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji reformulasi hak kompensasi bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pasca memperoleh putusan bebas (vrijspraak) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Latar belakang pemilihan tema berangkat dari paradoks hukum yang semakin kompleks di Indonesia di mana korporasi sering kali mengalami kerugian reputasi, finansial, dan operasional yang masif meskipun telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses penegakan hukum yang panjang, penggiringan opini publik, serta stigma negatif yang melekat sulit dihilangkan sehingga melanggar prinsip presumption of innocence, kepastian hukum, dan keadilan substantif, sementara regulasi yang ada hanya mengatur secara ketat pertanggungjawaban korporasi yang terbukti bersalah tanpa memberikan perlindungan seimbang bagi korporasi yang diputus bebas. Rumusan masalah yang dikaji adalah sejauh mana hak kompensasi saat ini mampu memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak terdakwa korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan bebas, serta bagaimana konsep reformulasi hak kompensasi yang ideal bagi terdakwa korporasi tersebut agar dapat menjamin kepastian hukum sekaligus tetap menjaga efek jera terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan perbandingan hukum. Kerangka berpikir bertumpu pada teori kepastian hukum, teori keadilan restoratif, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi (vicarious liability dan identification doctrine), serta prinsip-prinsip Pancasila khususnya sila keempat dan kelima yang menekankan musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk badan hukum korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi yang ada saat ini bersifat individual-sentris sehingga tidak mampu mengakomodasi kerugian sistemik dan berjangka panjang yang dialami korporasi, sehingga diperlukan reformulasi berupa pengaturan khusus dalam KUHAP dan PP yang mencakup kompensasi materil (ganti rugi atas kerugian bisnis, penurunan nilai saham, kehilangan peluang usaha), kompensasi immateril (rehabilitasi nama baik melalui pengumuman resmi pengadilan dan media nasional), serta mekanisme ganti rugi negara atas penyalahgunaan proses hukum. Simpulan penelitian ini adalah reformulasi hak kompensasi bagi korporasi pasca vrijspraak merupakan keharusan konstitusional untuk mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum lingkungan yang tegas dengan perlindungan hak asasi badan hukum, sehingga supremasi hukum yang berkeadilan dan beradab sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat tercapai. Kata Kunci: tindak pidana lingkungan hidup, korporasi, putusan bebas (vrijspraak), hak kompensasi, reformulasi, kepastian hukum, keadilan restoratif, rehabilitasi nama baik.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 08 Apr 2026 08:56
Last Modified: 08 Apr 2026 08:56
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82617

Actions (login required)

View Item View Item