DIGITALISASI SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN UNTUK HAKIM PENGAWAS PENGAMAT

Sofia Nur Azizah Samsi, Sofia Nur Azizah Samsi (2025) DIGITALISASI SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN UNTUK HAKIM PENGAWAS PENGAMAT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (92kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB 1.pdf

Download (92kB) | Preview
[img]
Preview
Text
H. BAB 2.pdf

Download (61kB) | Preview
[img] Text
I. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (81kB)
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (175kB)
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (77kB)
[img]
Preview
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (99kB) | Preview

Abstract

Sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan pidana berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, praktik pengawasan yang masih dilakukan secara manual dan administratif sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya efektivitas, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya akuntabilitas dalam pelaporan hasil pengawasan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang menyebabkan proses pengawasan tidak optimal serta sulit diakses secara transparan. Oleh karena itu, digitalisasi pengawasan dipandang sebagai kebutuhan fundamental untuk memperbaiki mekanisme pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum modern dan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur fungsi dan kewenangan Hakim Wasmat, termasuk KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan mencari alternatif solusi yang dapat memperkuat efektivitas sistem pengawasan melalui penerapan teknologi digital. Dengan metode ini, penelitian diarahkan untuk menemukan formulasi hukum dan kebijakan ideal dalam mewujudkan digitalisasi pengawasan yang efisien, akuntabel, dan transparan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki urgensi tinggi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengawasan oleh Hakim Wasmat. Sistem pengawasan yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kelemahan dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Dari segi efisiensi, proses pelaporan yang bersifat administratif dan tidak terintegrasi menyebabkan pekerjaan berulang, penyampaian laporan lambat, serta pengambilan keputusan yang tidak cepat dan tepat. Dari sisi akuntabilitas, tidak adanya rekam jejak digital membuat pelaksanaan pengawasan sulit diverifikasi, karena laporan hanya bergantung pada dokumen tertulis sehingga berpotensi terjadi kelalaian, manipulasi, atau pengawasan yang bersifat formalitas tanpa konsekuensi yang jelas. Dari aspek transparansi, sistem manual membuat informasi pengawasan sulit diakses oleh lembaga lain maupun publik, sehingga proses pengawasan cenderung tertutup dan potensi penyimpangan sulit terdeteksi. Sementara itu, dari segi efektivitas, lemahnya koordinasi antar lembaga, tidak adanya evaluasi berbasis data, serta keterbatasan sumber daya menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal dan banyak temuan lapangan tidak ditindaklanjuti, sehingga tujuan pemasyarakatan yang adil dan manusiawi sulit tercapai. Sistem digital dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan pengawasan yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui v pencatatan dan pelaporan berbasis data. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, antara lain belum adanya dasar hukum yang tegas, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kemampuan literasi digital aparatur peradilan. Sebagai solusi, perlu dilakukan pembaruan regulasi yang mengatur secara jelas mekanisme pengawasan digital, penguatan sistem teknologi informasi yang terintegrasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan insentif kinerja digital. Dengan demikian, digitalisasi pengawasan oleh Hakim Wasmat diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 03 Mar 2026 05:50
Last Modified: 03 Mar 2026 05:50
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82506

Actions (login required)

View Item View Item