Setyowibowo, Adhi (2026) PENEGAKKAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMULIHAN LAHAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Artikel Jurnal _Adhi Jadi.pdf Download (219kB) | Preview |
Abstract
Kompleksitas penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu permasalahan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dari mulai permasalah yang menyangkut permasalahan peraturan perundang- undang , yaitu sulitnya penegaka hukum karena terkait dengan pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam penegaka hukum hukum lingkungaan, lemahnya pengawasan pelaksanaan penegakan hukum lingkung dan kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaat lingkungan dalam menunjang kebutuhan hidup Masyarakat merupakan permasalahan yang sampai saat ini sulit untuk di tegakan , walaupun secara yuridis normative penegakan hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk jawaban atas permasalahan penegakan hukum lingkungn melalui system restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan hukum lingkungan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Sosiolegal. Dimana Pendekatan Sosiolegal adalah cara pandang interdisipliner yang menggabungkan hukum dengan ilmu sosial (sosiologi, antropologi, politik) untuk memahami hukum tidak hanya sebagai teks (aturan) tetapi sebagai praktik sosial yang hidup, berinteraksi dengan nilai, budaya, dan realitas masyarakat, memastikan hukum relevan dan berkeadilan substantif, bukan hanya prosedural, dengan menganalisis kesenjangan dalam pelaksanan hukum, Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier , yang berkaitan dengan topik penelitian. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan mencakup 3 (tiga ) Instrumen hukum yaitu , penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana, sehingga banyak memberikan pilih dalam penyelesaian tindak pidana baik bagi apparat penegak hukum maupun bagi pelaku tindak pidana lingkung. Hal inilah yang menjadi penegakan hukum bidang lingkungan menjadi tidak efektif karena selain adanya asas minimum remedium dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena penegakan hukum pidana harus menerapkan asas minimum remedium. dimana penggunaan instrument sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan lebih di fokuskan adanya pemulihan terhadap kerusakan Penggunaan pendekata Restoratif Justice dalam tindak pidana lingkungan sangat relevan dibanding sekadar sanksi formal yang sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat maupun alam yang terdampak. Penggunaan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum bertujuan untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak dan pencemaran lingkungan denga cara menuntuntut pertanggungjawaban pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup . Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di mungkin untuk diselesaikan diluar pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU PPLH
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 03 Mar 2026 05:39 |
| Last Modified: | 03 Mar 2026 05:39 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82505 |
Actions (login required)
 |
View Item |
