HASANUDIN (2026) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN SOSIAL. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
JURNAL Hasanudin.pdf Download (191kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang luas sehingga memerlukan pendekatan tidak hanya penal, tetapi juga non-penal seperti non-conviction based asset forfeiture (NCB) untuk memulihkan kerugian negara. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa disharmoni regulasi, ketidakjelasan pembuktian, tumpang tindih kewenangan, serta kekhawatiran pelanggaran HAM dan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filosofis melalui studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada conviction-based forfeiture, padahal NCB lebih efektif dalam memutus insentif ekonomi kejahatan dan mempercepat pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang menjamin keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
| Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 26 Feb 2026 06:38 |
| Last Modified: | 26 Feb 2026 06:38 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82482 |
Actions (login required)
 |
View Item |
