PLURARISME SANKSI PIDANA ANTARA BLUE COLLAR CRIME DAN WHITE COLLAR CRIME DALAM PRESPEKTIF KEADILAN

Elda Pranata, Elda Pranata (2025) PLURARISME SANKSI PIDANA ANTARA BLUE COLLAR CRIME DAN WHITE COLLAR CRIME DALAM PRESPEKTIF KEADILAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (175kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji pluralisme sanksi pidana antara blue-collar crime dan white-collar crime dalam perspektif keadilan, dengan fokus pada ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Blue-collar crime, yang umumnya dilakukan oleh individu dari kelas sosial bawah, seperti pencurian atau kekerasan, sering kali mendapat sanksi berat seperti penjara. Sebaliknya, white-collar crime, yang dilakukan oleh individu berstatus sosial-ekonomi tinggi, seperti korupsi atau penggelapan, cenderung mendapatkan hukuman ringan, seperti denda atau pidana percobaan. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan asas persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, KUHP, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta pendekatan kasus, seperti kasus Nenek Asyani, skandal Bank Century, dan kasus korupsi timah HM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap blue-collar crime cenderung bersifat retributif dan cepat, sementara white-collar crime sering kali terhambat oleh faktor kekuasaan, koneksi politik, dan impunitas hukum, sehingga melemahkan efek jera dan keadilan sosial. Teori keadilan Pancasila dan teori pemidanaan (absolut, relatif, dan gabungan) menjadi landasan untuk menganalisis perlunya reformasi kebijakan pemidanaan yang lebih seimbang, dengan mengedepankan keadilan restoratif untuk blue-collar crime dan sanksi proporsional untuk white-collar crime. Penelitian ini merekomendasikan penguatan independensi penegak hukum, penerapan mediasi untuk kasus ringan, dan penyesuaian kebijakan pidana untuk memastikan hukuman yang adil sesuai dengan dampak kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus keadilan hukum pidana yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial. Kata Kunci: Pluralisme Sanksi Pidana, Keadilan Substantif, Negara Hukum Pancasila

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	26 Feb 2026 02:51
Last Modified:	26 Feb 2026 02:51
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82469

Actions (login required)

View Item