STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG HAK INGKAR ANWAR USMAN DALAM ASPEK FORMIL SEBAGAI HAKIM

Hilmi Dwi Irawan, Hilmi Dwi Irawan (2025) STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG HAK INGKAR ANWAR USMAN DALAM ASPEK FORMIL SEBAGAI HAKIM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (83kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB 1.pdf

Download (82kB) | Preview
[img]
Preview
Text
H. BAB 2.pdf

Download (95kB) | Preview
[img] Text
I. BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (107kB)
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (88kB)
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (106kB)
[img]
Preview
Text
M. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (98kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/ 2023 yang menimbulkan kontroversi karena mengubah syarat usia calon presiden/wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, dengan menambahkan pengecualian bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik hasil pemilu. Secara faktual, putusan ini menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, yang memiliki hubungan keluarga dengan hakim konstitusi Anwar Usman. Inti permasalahan terletak pada aspek formil, yaitu keikutsertaan Anwar Usman dalam memutus perkara meskipun jelas memiliki konflik kepentingan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hak ingkar (recusation) sebagaimana diatur Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan implikasinya terhadap legitimasi putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal, historis, dan teleologis serta konstruksi argumentum a contrario, dengan landasan asas imparsialitas hakim, independensi kekuasaan kehakiman, dan Asas Kepastian hukum yang menyatakan bahwa keterlibatan Anwar Usman dalam memutus perkara yang berkaitan dengan keluarganya merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural. Putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi pertimbangan hukum MK yang hanya menekankan keadilan substantif namun mengabaikan aspek prosedural, sehingga menimbulkan cacat formil dan meruntuhkan legitimasi putusan secara etis maupun yuridis.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 12 Feb 2026 01:43
Last Modified: 12 Feb 2026 01:43
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82291

Actions (login required)

View Item View Item