Mellani Mugia Adhita, Mellani Mugia Adhita (2025) NETRALITAS PENYIDIK SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (296kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (297kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual, dengan menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi korban dan pendamping korban dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini menguraikan bagaimana prinsip netralitas, keadilan, dan kepastian hukum diimplementasikan dalam praktik, serta mengevaluasi tantangan yang muncul akibat adanya kriminalisasi terhadap pendamping korban meskipun perlindungan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) dan Undang-Undang Advokat (UU No. 18 Tahun 2003). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung studi lapangan melalui wawancara bersama lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta organisasi bantuan hukum. Data dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan sumber hukum perundang-undangan, doktrin, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2022 telah memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dan pendamping korban, praktik di lapangan masih memperlihatkan belum optimalnya netralitas penyidik, yang tercermin dari kasus kriminalisasi terhadap advokat maupun pendamping korban melalui penggunaan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Kondisi ini melemahkan prinsip penegakan hukum yang imparsial dan berpotensi menghambat korban dalam memperoleh akses terhadap keadilan.Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan standar profesionalitas penyidik, serta implementasi tegas terhadap kerangka hukum yang ada untuk memastikan penyidikan berjalan netral, adil, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Kata kunci: Netralitas, Tindak Pidana, Penyidik dan Kekerasan Seksual
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 11 Feb 2026 01:55 |
| Last Modified: | 11 Feb 2026 01:55 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82252 |
Actions (login required)
 |
View Item |
