KRITISI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Ainun Aulia Haq, Ainun Aulia Haq (2025) KRITISI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (64kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (125kB) | Preview

Abstract

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang dimana didalamnya merupakan tempat pembinaan untuk warga binaan (narapidana) dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Saat ini salah satu upaya kebijakan di Indonesia sendiri dengan cara memperbanyak jumlah Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS), akan tetapi kebijakan tersebut kurang efektif untuk menjadi solusi permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) karena semakin hari manusia akan semakin banyak dan kejahatan pun akan bertambah juga, maka membangun terus Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) itu bukanlah sebuah solusi perlu dilakukan upaya preventif atas kejahatanya. Identifikasi dari penelitian ini diantaranya: (1) kebijakan penanggulangan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini di Indonesia. (2) kebijakan atau strategi penanggulangan kejahatan sebagai solusi terhadap over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan ditulis secara deskriptif. pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literaturliteratur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penanggulangan over kapasitas Lapas tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik atau pemberian remisi, tetapi melalui transformasi sistemik terhadap cara pandang, kebijakan, dan struktur hukum pidana nasional yang lebih adil, integratif, dan manusiawi. Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa penanggulangan over kapasitas bukan hanya tugas dari Kemenkumham, tetapi merupakan agenda nasional lintas sektor. Seluruh kementerian dan lembaga harus menyatukan visi bahwa pidana bukan sekadar alat balas dendam negara, melainkan alat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan pendekatan hukum yang progresif, partisipatif, dan sistemik agar krisis over kapasitas tidak menjadi siklus kebijakan yang gagal. Kata Kunci: Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS), Penanggulangan, over kapasitas

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2005
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	10 Feb 2026 07:38
Last Modified:	10 Feb 2026 07:38
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82235

Actions (login required)

View Item