Adhyaksa, Gios (2000) PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DEMI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM Gios Adhyaksa, Anthon F Susanto, Dewi Asri Yustia, Program Doktor ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
GIOS.pdf Download (378kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bersifat sistemik dan meluas, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara, perekonomian nasional, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, sistem pembuktian konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sering kali menghadapi kendala serius, terutama dalam membuktikan asal-usul harta kekayaan pelaku korupsi yang disamarkan melalui mekanisme administratif dan transaksi keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan konsep pembalikan beban pembuktian sebagai instrumen hukum khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan pengadilan, yang dilengkapi dengan kajian empiris terhadap beberapa perkara korupsi, khususnya kasus gratifikasi. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Kepastian Hukum sebagai grand theory, Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai middle range theory, dan Teori Hukum Pembuktian sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan yang dibenarkan dari asas umum praduga tidak bersalah, sepanjang diterapkan secara terbatas, proporsional, dan tetap menempatkan kewajiban pembuktian unsur tindak pidana pada penuntut umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktik masih menimbulkan perbedaan penafsiran dan inkonsistensi putusan hakim yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan konsep ideal pembalikan beban pembuktian di masa depan melalui penguatan pengaturan normatif, penyusunan pedoman yudisial, serta harmonisasi dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem pembalikan beban pembuktian dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 23 Jan 2026 05:08 |
| Last Modified: | 23 Jan 2026 05:08 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82118 |
Actions (login required)
 |
View Item |
