Rieke Dewinta Rahma, Rieke Dewinta Rahma (2025) PERLINDUNGANHUKUMTERHADAPKONSUMENATAS PRODUK PANGAN EKSTREM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (110kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (115kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (160kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB) | Preview |
Abstract
Keamanan pangan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, muncul fenomena perdagangan produk pangan ekstrem di Pasar Beriman Tomohon yang memperjualbelikan berbagai jenis daging hewan non-konvensional seperti anjing, kucing, dan kelelawar tanpa memperhatikan standar keamanan pangan dan aspek legalitas rantai pasok. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen telah diwujudkan dalam konteks pangan ekstrem di Indonesia. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan keamanan khususnya penggunaan produk ekstrem di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan ekstrem, dihubungkan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan?? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi dengan temuan lapangan di Pasar Beriman Tomohon. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan keamanan pangan di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai standar mikrobiologi dan label pangan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala serius, khususnya dalam hal pengawasan pasar tradisional yang memperjualbelikan produk pangan berisiko tinggi. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dalam kasus ini belum berjalan optimal, sementara perlindungan represif sulit diterapkan karena lemahnya sistem pengawasan dan ketertelusuran rantai pasok. Akibatnya, konsumen kehilangan hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peredaran pangan ekstrem di Indonesia mencerminkan lemahnya penerapan prinsip negara hukum dalam menjamin hak atas pangan yang aman. Diperlukan langkah konkret berupa penguatan regulasi teknis, peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi publik mengenai bahaya pangan ekstrem. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud secara nyata sebagai perwujudan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pangan Ekstrem, Keamanan Pangan, Perlindungan Hukum Konsumen, Undang-Undang Pangan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 06:49 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 06:49 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82109 |
Actions (login required)
 |
View Item |
