Adi Lazuardi Dermawan, Adi Lazuardi Dermawan (2025) ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK TOL CISUMDAWU PUTUSAN NOMOR : 68/PIDSUS.TPK/2024/PN.BDG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (82kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB) |
|
|
Text
M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB) | Preview |
Abstract
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Bdg. yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dadan Setiadi Megantara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) menurut penulis tidak menyiratkan keadilan terhadap terdakwa. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak menunjukkan kesesuaian dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya unsurunsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menurut penulis putusan ini perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaian fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memenuhi unsurunsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan Hakim dalam menentukan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum keadilan dalam kasus ini. Penafsiran hukum digunakan sebagai alat analisis dalam penulisan hukum ini yaitu interpretasi gramatikal Pasal 2 ayat 1 UU No 20 Tahun 2001 perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 27 ayat 3 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 2 ayat 1 UU No 20 Tahun 2001 dengan Pasal 184 KUHAP, Pasal 2 ayat 1 UU No 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan Pasal 27 ayat 3 UU No 2 Tahun 2012. terungkap pada fakta persidangan yang valid terdapat ketidaksesuaian dengan analisis yuridis dengan keterangan saksi, ahli pidana, bahwa untuk memenuhi unsur melawan hukum Pasal 2 UU No 20 Tahun 2001 dengan dinilainya pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 UU No 2 Tahun 2012 dalam fakta yang terungkap tidak didasari dengan penetapan lokasi yang memiliki kepastian hukum, dan hanya didasari terhadap penetapan lokasi yang berbeda dengan yang dijalankan. Pertimbangan Hakim yang menyatakan adanya kerjasama tidak dilengkapi dengan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP. pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum pun tidak terpenuhi, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi dalam fakta hukum. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pengalihan hak atas tanah oleh terdakwa setelah penetapan lokasi dan kerjasama antara terdakwa dengan satgas b untuk merealisasikan sebagai objek pengadaan tanah dan dengan tim penilai untuk meningkatkan nilai apraisal tanah. Hakim seharusnya menimbang ketidaksesuaian perbuatan yang terungkap dengan Pasal 2 UU No 20 tahun 2001 berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan. dampak dari putusan ini merugikan terdakwa karena pembangunan jalan tol telah selesai namun terdakwa belum mendapatkan hak ganti rugi serta tanah milik terdakwa telah beralih dan digunakan sebagai jalan tol. Kata Kunci : Melawan Hukum, Keadilan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 06:38 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 06:38 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82107 |
Actions (login required)
 |
View Item |
