HAK TAHANAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Marsyanda, Marsyanda (2025) HAK TAHANAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text H. BAB I.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text I. BAB II.pdf Download (224kB) | Preview
	Text J. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text K. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text L. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
Preview	Text M. DAFTAR ISI.pdf Download (101kB) | Preview

Abstract

Hak tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin baik dalam UUD 1945, Undang-Undang Pemasyarakatan, maupun instrumen internasional seperti Mandela Rules. Namun, pada praktiknya pemenuhan hak ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas kesehatan di rutan, minimnya tenaga medis, prosedur administrasi pembantaran yang berbelit, hingga keterlambatan pemberian izin perawatan oleh pejabat berwenang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi tahanan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan hak tahanan atas pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban hukum sistem pemasyarakatan terhadap pemenuhannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, didukung data primer melalui wawancara dengan pejabat Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundangundangan, doktrin, serta instrumen hukum internasional, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan praktik pemenuhan hak kesehatan di rumah tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak pelayanan kesehatan bagi tahanan telah diatur dengan jelas dalam hukum nasional maupun internasional, namun implementasinya belum optimal. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan sarana prasarana kesehatan, kurangnya tenaga medis, dan prosedur administratif yang lamban. Kesimpulannya, sistem pemasyarakatan masih perlu melakukan perbaikan, terutama dalam hal percepatan prosedur pembantaran, peningkatan sumber daya kesehatan, serta penguatan regulasi agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar tercapai. Kata kunci: hak tahanan, pelayanan kesehatan, sistem pemasyarakatan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	22 Jan 2026 06:32
Last Modified:	22 Jan 2026 06:32
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82106

Actions (login required)

View Item