PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK LAKTASI IBU BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Citra Niarina Anbar, Citra Niarina Anbar (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK LAKTASI IBU BEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (33kB) | Preview
[img]
Preview
Text
I. BAB I.pdf

Download (186kB) | Preview
[img]
Preview
Text
J. BAB II.pdf

Download (163kB) | Preview
[img] Text
K. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (20kB)
[img] Text
L. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (20kB)
[img] Text
M. BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (10kB)
[img]
Preview
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (152kB) | Preview

Abstract

Penyediaan ruang menyusui di tempat kerja mendukung pekerja perempuan dalam menyiapkan cadangan ASI sekaligus menjadi bagian dari pelayanan publik. Dinas Ketenagakerjaan berperan strategis dalam mengawasi dan menghimbau perusahaan agar menyediakan fasilitas laktasi. khususnya Dinas Ketenagakerjaan, memiliki peran strategis untuk melakukan pengawasan serta memberikan himbauan agar setiap perusahaan dapat menyediakan fasilitas laktasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran yang lengkap terkait perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang melakukan laktasi saat bekerja. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan doktrin hukum, untuk memahami penerapan norma hukum serta mengevaluasi konsistensinya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer. UUD 1945, UU No. 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data hukum secara deskriptif untuk menemukan makna, pola, dan solusi atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum Terhadap Hak Laktasi Ibu Bekerja saat ini berjalan dengan baik. kewajiban penyediaan fasilitas laktasi oleh perusahaan belum merata, Mekanisme pengawasan dari dinas ketenagakerjaan terhadap kewajiban penyediaan fasilitas laktasi belum terlaksana secara khusus dan sistematis, Ketiadaan sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas laktasi menyebabkan lemahnya daya paksa hukum. Diharapkan adanya komitmen lebih kuat dalam pemenuhan hak pekerja perempuan, khususnya penyediaan ruang laktasi yang layak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Fasilitas Laktasi, Pekerja Perempuan

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 22 Jan 2026 06:27
Last Modified: 22 Jan 2026 06:27
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82105

Actions (login required)

View Item View Item