PERBEDAAN PERLAKUAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM AKSES FASILITAS PUBLIK TROTOAR DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM

Windi Utami Maelani Irianto, Windi Utami Maelani Irianto (2025) PERBEDAAN PERLAKUAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DALAM AKSES FASILITAS PUBLIK TROTOAR DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (82kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2.pdf

Download (204kB) | Preview
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (169kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (158kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (87kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Penyandang disabilitas tunanetra masih sering mengalami perbedaan perlakuan dalam mengakses fasilitas publik, meskipun negara telah mengatur hakhaknya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kenyataannya, stigma sosial, diskriminasi, dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama yang menghalangi terpenuhinya hak-hak tersebut. Masalah hukum yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial berdampak pada aksesibilitas penyandang disabilitas tunanetra terhadap fasilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal yang menggabungkan kedua aspek yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi langsung terhadap instansi terkait serta masyarakat, khususnya di Sentra Wyata Guna dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan praktik lapangan memperkuat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tunanetra. Faktor psikologis masyarakat yang memandang disabilitas secara negatif menyebabkan hambatan aksesibilitas dan kesetaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan psikologi hukum penting diterapkan untuk memahami dan mengatasi perilaku diskriminatif, serta merekomendasikan sinergi antara kebijakan hukum dan pendidikan sosial sebagai langkah strategis. Kata Kunci: Akses Publik, Penyandang Disabilitas Tunanetra, Psikologi Hukum

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User: Nandang Haeruman
Date Deposited: 22 Jan 2026 06:12
Last Modified: 22 Jan 2026 06:12
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82103

Actions (login required)

View Item View Item