Syachrial Arjuna Kurniawan, Syachrial Arjuna Kurniawan (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KASUS TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN ATAS SEBIDANG TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/PDT.G/2023/PN.CBD DI KABUPATEN SUKABUMI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (161kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB) |
||
|
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) |
||
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB) |
||
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB) |
||
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) | Preview |
Abstract
Fenomena tumpang tindih kepemilikan tanah di Indonesia semakin meningkat, terutama yang terkait dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Cbd. Kasus ini menggambarkan terjadinya sengketa akibat penerbitan sertifikat ganda pada sebidang tanah yang sama, yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah atau kesalahan administrasi pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam konteks tumpang tindih kepemilikan serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif analitis, yang mengkaji hukum yang berlaku melalui studi pustaka serta wawancara dengan narasumber terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan masalah yang dihadapi oleh para pihak dalam sengketa tanah dan bagaimana proses penyelesaiannya menurut sistem hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan tanah masih menghadapi kendala, terutama dalam hal kepastian data administrasi pertanahan. Dampak dari tumpang tindih kepemilikan ini sangat signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum, karena merugikan pemilik tanah yang sah dan menghambat pemanfaatan tanah secara optimal. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya perbaikan dalam sistem pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, tumpang tindih kepemilikan, kepastian hukum, administrasi pertanahan, sengketa tanah.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 20 Jan 2026 02:29 |
| Last Modified: | 20 Jan 2026 02:29 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82087 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
