ANALISIS KONFLIK NORMA ANTARA KETERBUKAAN EKONOMI DENGAN KEBIJAKAN HILIRISASI MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

UNSPECIFIED (2026) ANALISIS KONFLIK NORMA ANTARA KETERBUKAAN EKONOMI DENGAN KEBIJAKAN HILIRISASI MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text ARTIKEL Jesslyn Kartawidjaja - 228040083 (UNPAS).pdf Download (147kB) | Preview

Abstract

ARTIKEL ANALISIS KONFLIK NORMA ANTARA KETERBUKAAN EKONOMI DENGAN KEBIJAKAN HILIRISASI MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Jesslyn Kartawidjaja NPM: 228040083 PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2026 ABSTRAK Kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara merupakan instrumen strategis negara dalam mengelola sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan mendorong industrialisasi dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia terikat pada prinsip keterbukaan ekonomi dan rezim perdagangan internasional yang menuntut liberalisasi perdagangan, non-diskriminasi, serta kepastian dan prediktabilitas kebijakan. Kondisi tersebut menimbulkan konflik norma antara pelaksanaan kedaulatan negara atas sumber daya alam dan kewajiban keterbukaan ekonomi dalam kerangka perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia, sekaligus merumuskan arah pembaruan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dan komitmen internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma tidak terletak pada legitimasi kewenangan negara dalam mengatur sumber daya alam, melainkan pada aspek konsistensi dan prediktabilitas kebijakan yang berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi. Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang berorientasi pada keseimbangan, proporsionalitas, dan kepastian hukum agar kebijakan hilirisasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta sejalan dengan prinsip keterbukaan ekonomi.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	13 Jan 2026 07:48
Last Modified:	13 Jan 2026 07:48
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82061

Actions (login required)

View Item