BATAS KEWENANGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PEMULIHAN HAK KORBAN PADA TINDAK PIDANA

UNSPECIFIED BATAS KEWENANGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PEMULIHAN HAK KORBAN PADA TINDAK PIDANA. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Preview	Text 8. Fakhri Muhammad_Mini Tesis BATAS KEWENANGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE(1).pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 8. Fakhri Muhammad_Mini Tesis BATAS KEWENANGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE(1).pdf Download (205kB) | Preview

Abstract

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang menitikberatkan pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menyisakan persoalan terkait batas kewenangan antar aparat penegak hukum, efektivitas pemulihan korban, serta konsistensi penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam penerapan restorative justice pada perkara pencurian di Kota Sukabumi, mengkaji efektivitas pemulihan korban, serta merumuskan model ideal penguatan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen perkara, wawancara dengan penyidik, jaksa, hakim, korban, dan masyarakat, serta penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Sukabumi dijalankan dominan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, sementara peran kepolisian terbatas pada fasilitasi awal dan hakim berfungsi sebagai pengawas tidak langsung. Pemulihan korban efektif pada aspek materiil dan sosial, tetapi belum optimal pada pemulihan psikologis. Prinsip keadilan dan kemanfaatan relatif terpenuhi, sedangkan kepastian hukum belum sepenuhnya konsisten antar praktik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kolaborasi antar aparatur penegak hukum, keterlibatan yudisial dalam pengesahan kesepakatan, serta penyediaan layanan pemulihan korban secara komprehensif guna mewujudkan restorative justice yang berkeadilan, pasti, dan bermanf

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	13 Dec 2025 08:59
Last Modified:	13 Dec 2025 08:59
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81974

Actions (login required)

View Item