Mahfud, Arif Rahman (2026) DINAMIKA KERJA SAMA REDD+ INDONESIA– NORWEGIA: PENGAKHIRAN LETTER OF INTENT 2010 DAN REKONFIGURASI KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF REZIM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (125kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (75kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
kata pengantar.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
bab 1 arif.pdf Download (222kB) | Preview |
|
|
Text
bab 2 arif.pdf Download (145kB) | Preview |
Abstract
Kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia yang dilembagakan melalui Letter of Intent (LoI) pada 2010 pernah dipandang sebagai salah satu contoh kerja sama bilateral kehutanan yang paling menjanjikan. Namun, pada 2021 Indonesia memutuskan mengakhiri LoI tersebut, padahal kedua negara masih memiliki kepentingan yang sama dalam menekan deforestasi dan degradasi hutan. Persoalan ini menarik karena hanya sekitar satu tahun kemudian, tepatnya pada 2022, kedua negara menyepakati kemitraan baru yang tetap bertumpu pada pembayaran berbasis hasil. Keadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengapa sebuah kerja sama berakhir, tetapi segera dibentuk kembali. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia sejak 2010 hingga 2021, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengakhiran LoI, serta menjelaskan bagaimana pembentukan kembali kemitraan pada 2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah kedua negara, dokumen UNFCCC, dan literatur akademik dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kerangka analisis memakai teori rezim internasional Stephen D. Krasner, yang dilengkapi gagasan kerja sama lingkungan yang bersifat self- enforcing dari Scott Barrett. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama berjalan baik pada tahap penyusunan kebijakan dan pengukuran emisi, tetapi tersendat pada tahap pencairan pembayaran berbasis hasil. Pengakhiran LoI berakar pada kesenjangan verifikasi- pencairan, yaitu jarak antara pengakuan teknis atas capaian penurunan emisi dan realisasi dana yang dijanjikan, sehingga Indonesia berada dalam situasi participation constraint. Meski demikian, norma REDD+ tidak pernah ditinggalkan. Karena itu, kemitraan dapat dibentuk kembali dengan cepat pada 2022 sebagai penyesuaian desain kelembagaan untuk menutup kesenjangan tersebut, bukan sebagai tanda runtuhnya rezim REDD+. Kata kunci: Indonesia-Norwegia, LoI 2010, MoU 2022, pembayaran berbasis hasil, REDD+, rezim lingkungan internasional.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026 |
| Depositing User: | S.Si Mochamad Yogi |
| Date Deposited: | 06 Oct 2026 08:56 |
| Last Modified: | 06 Oct 2026 08:56 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85167 |
Actions (login required)
 |
View Item |
