STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT (Studi Benchmarking Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Pemerintah D.I. Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

FEBRIADI (2026) STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT (Studi Benchmarking Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Pemerintah D.I. Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text FEBRIADI.pdf Download (323kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan kearsipan meliputi aspek kebijakan urusan kearsipan, aspek pembinaan kearsipan, dan aspek pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh institusi kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem kearsipan nasional diatur pola hubungan pola tata kerja kearsipan yang didalam terdapat pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk mensinergikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tercipta tata kelola kearsipan yang tertib , terintegras serta mililiki manfaat bagi seluruh Masyarakat. Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah tentang apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Pengertian tersebut mengarah pada tindakan pemerintah dalam berbagai sektor termasuk dalam penyelenggaraan kearsipan melalui pembinaan dan pengawasan. Kondisi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum memadai sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan sesungguhnya sangat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada Strategi Benchmarking Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan melaku Benchmarking pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta, Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode komparatif dengan pendekatan kualitatif menggunakan langkah-langkah benchmarking. Metode Komparatif kualitatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. sumber data utama dalam penelitian kualitatif yakni kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik Pengumpulan Data dlakukan melalui , observasi non partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Operasionalisasi variabel penelitian untuk Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan menggunakan model teori George C. Edward III diturunkan ke dalam 4 dimensi utama: Communication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Disposition (Disposisi/Sikap), dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Teknik analisa data menggunakan analisis data interaktif ini telah yaitu dalam proses pengumpulan data, dibagi menjadi empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum dapat dikatakan optimal , hal tersebut di karenakan beberapa hal yang memepngaruhi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan efekti sebagaimana yang disampaikan oleh George C. Edwards III yaitu Communication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Disposition (Disposisi/Sikap), dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Adapun faktor pengahmbat dalam kebijakan pembinaan dan pengawasan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adalah Komunikasi yang dibangun masih bersifat satu arah, pembinaan hanya berifat mendelegai belum kepada yang seharusnya dilakukan atau dilaksanakan,peran pimpinan dalam pembinaan dan pengawasan hanya bersifat delegative, kemampuan Sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi belum merata, Novelty ( Kebaharuan) penelitian menghasilkan temuan yaitu Model komunikasi dampak terhadap implementasi kebijakan ( Communication Impact Policy Implementation Model). Model Komunikasi dampak dapat menawarkan Solusi dalam mengatasi permasalah dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan kearsipan dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat .

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	06 Oct 2026 03:33
Last Modified:	06 Oct 2026 03:33
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85131

Actions (login required)

View Item