Aurelia A.P, Katarina (2026) KEBIJAKAN PERDAGANGAN UNI EROPA DALAM PENANGANAN MODERN SLAVERY DI SEKTOR PERIKANAN THAILAND EU TRADE POLICY IN ADDRESSING MODERN SLAVERY IN THAILAND'S FISHERIES SECTOR. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (286kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (59kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK 3 BAHASA.pdf Download (283kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (282kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (230kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (326kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (453kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (948kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menganalisis conditionality Uni Eropa mendorong reformasi tata kelola perikanan Thailand, khususnya dalam menangani praktik modern slavery yang telah lama membayangi rantai pasok sektor perikanan negara tersebut, serta mengkajinya melalui perspektif human security. Dalam kerangka perdagangan internasional, akses pasar Uni Eropa memiliki nilai strategis bagi Thailand, mengingat tingginya ketergantungan ekspor sektor perikannya, sehingga tercipta relasi yang asimetris di mana Uni Eropa memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan domestik Thailand melalui standar perdagangan yang diterapkannya. Sejak Uni Eropa memberikan status peringatan yellow card pada 2015 melalui Regulasi IUU Fishing hingga pencabutannya pada 2019, Thailand melakukan sejumlah reformasi kebijakan, namun berbagai laporan internasional pasca-2019 masih mencatat keberlanjutan eksploitasi tenaga kerja migran yang mengancam dimensi human security seperti personal, economic, dan health security, sehingga muncul kesenjangan antara perubahan regulasi di tingkat negara dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada periode sebelum atau selama berlangsungnya status yellow card, dan belum secara spesifik menyoroti keberlanjutan keterlibatan Uni Eropa melalui kebijakan perdagangannya setelah status tersebut dicabut, yang menjadi celah sekaligus titik tolak penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, bersumber pada data sekunder berupa dokumen kebijakan resmi Uni Eropa dan Thailand, laporan lembaga internasional seperti Trafficking in Persons Report, International Labour Organization, International Organization for Migration, dan Global Slavery Index, serta laporan investigatif lembaga non-pemerintah seperti Human Rights Watch dan Environmental Justice Foundation pada rentang 2019-2024. Data tersebut dianalisis melalui kombinasi konsep perdagangan internasional sebagai instrumen kekuasaan, conditionality (External Incentives Model Schimmelfennig dan Sedelmeier), compliance (Beth Simmons), influence effect (Hirschman), decoupling (Hafner-Burton dan Tsutsui), serta human security (UNDP). Hasil penelitian menunjukan bahwa conditionality Uni Eropa efektif memaksa Thailand membangun kerangka hukum baru seperti sistem VMS, PIPO, dan ratifikasi ILO C188, sementara tekanan kepatuhan tetap bertahan pasca-pencabutan yellow card melalui influence effect yang bersumber dari posisi struktural Uni Eropa sebagai penentu standar pasar hasil laut global, bukan semata besaran perdagangan bilateral. Namun demikian, ditemukan pula pola decoupling antara kepatuhan formal-administratif yang terkonsentrasi pada armada besar berorientasi ekspor dengan keberlanjutan eksploitasi pada kapal skala kecil yang pengawasannya lebih longgar, sehingga berbagai bentuk pelanggaran masih terus ditemukan sepanjang periode 2019-2024 meskipun status yellow card telah dicabut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa conditionality Uni Eropa dalam kerangka perdagangan internasional berhasil mendorong kepatuhan Thailand secara prosedural, tetapi belum berhasil menghapus praktik modern slavery secara substantif di sektor perikanannya guna menjamin perlindungan human security bagi para pekerja. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pada level pembentukan aturan formal tidak dapat dijadikan jaminan atas efektivitas pada level penegakan, implementasi di lapangan, maupun terwujudnya keamanan manusia. Kata Kunci: conditionality, compliance, decoupling, human security, modern slavery, perdagangan internasional, tata kelola perikanan, Uni Eropa, Thailand
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026 |
| Depositing User: | S.Si Mochamad Yogi |
| Date Deposited: | 01 Oct 2026 01:33 |
| Last Modified: | 01 Oct 2026 01:33 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84994 |
Actions (login required)
 |
View Item |
