TATA KELOLA DI KAWASAN ASIA TENGGARA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA

Ramadiena, Pinkan Dwitya (2026) TATA KELOLA DI KAWASAN ASIA TENGGARA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

Preview	Text lembar persetujuan.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text abstrak 3 bahasa.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text daftar pustaka.pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text kata pengantar.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text lembar pengesahan.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text bab I.pdf Download (398kB) | Preview
Preview	Text bab II.pdf Download (331kB) | Preview
Preview	Text cover skripsi.pdf Download (177kB) | Preview

Abstract

Krisis pengungsi Rohingya telah berkembang dari persoalan domestik Myanmar menjadi krisis kemanusiaan lintas batas yang berdampak langsung terhadap kawasan Asia Tenggara. Arus pengungsian menuju Indonesia, Malaysia, dan Thailand menempatkan ASEAN pada posisi strategis sebagai organisasi regional yang diharapkan mampu membentuk tata kelola kawasan dalam penanganan pengungsi. Namun, implementasinya dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti prinsip non-interference, pengambilan keputusan berbasis konsensus, serta ketiadaan instrumen regional yang mengikat mengenai perlindungan pengungsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor struktural yang memengaruhi tata kelola ASEAN, mekanisme regional yang dibentuk, serta interaksi negara anggota dalam menangani pengungsi Rohingya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi, meliputi ASEAN Charter, Five Point Consensus, laporan ASEAN, UNHCR, IOM, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori Global Governance, Regional Governance, dan Migration Governance untuk menjelaskan dinamika tata kelola kawasan dalam penanganan pengungsi Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola ASEAN dipengaruhi oleh keterbatasan struktural berupa prinsip non-interference, mekanisme konsensus, serta dominasi kepentingan nasional yang membatasi respons kolektif terhadap Myanmar. Meskipun ASEAN membentuk berbagai mekanisme seperti Five Point Consensus, AHA Centre, dan keterlibatan Utusan Khusus ASEAN, implementasinya bersifat non-binding dan tidak memiliki mekanisme penegakan. Di tingkat nasional, Indonesia menerapkan pendekatan humanitarian-transit, Malaysia mengembangkan toleransi tanpa pengakuan hukum formal, sedangkan Thailand mengedepankan pendekatan sekuritisasi sehingga menghasilkan pola perlindungan yang berbeda-beda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ASEAN telah membentuk tata kelola regional dalam menangani pengungsi Rohingya, tetapi tata kelola tersebut masih bersifat terbatas, ad hoc, dan terfragmentasi. Ketiadaan mekanisme perlindungan regional yang mengikat serta absennya sistem burden-sharing menyebabkan penanganan pengungsi lebih bergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara anggota daripada koordinasi kawasan yang komprehensif. Kata Kunci: Tata Kelola ASEAN, Pengungsi Rohingya, Regional Governance, Migration Governance, Non-Interference.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026
Depositing User:	S.Si Mochamad Yogi
Date Deposited:	10 Aug 2026 01:39
Last Modified:	10 Aug 2026 01:39
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84473

Actions (login required)

View Item