Septiyani, Anggi (2026) IMPLEMENTASI PRINSIP FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT (FPIC) DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ADAT DI PAPUA BARAT. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (156kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (39kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (75kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (189kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (174kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat selama periode 2020-2025 atau setelah pengesahan UU Cipta Kerja yang mensentralisasi perizinan sektor ekstraktif. Indonesia telah mendukung deklarasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) sejak 2007 dan memiliki sejumlah pengakuan konstitusional terhadap hak ulayat, namun penerapan FPIC di lapangan masih jauh dari standar yang ditetapkan, terutama dalam proyek ekstraktif seperti pertambangan nikel di Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konten tematik, menggabungkan studi dokumen dari laporan Komnas HAM, OHCHR, Walhi Papua, dan Yayasan Pusaka dengan wawancara mendalam terhadap dua informan kunci, yaitu Kepala Komnas HAM Papua dan Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara. Kerangka analisis dibangun dari konsep rezim internasional Stephen D. Krasner untuk menilai kerangka hukum nasional, serta indikator FPIC yang dirumuskan Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) untuk mengevaluasi tingkat pemenuhan hak di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional Indonesia belum secara eksplisit dan mengikat mewajibkan FPIC, sehingga proyek-proyek ekstraktif seringkali berjalan tanpa konsultasi yang tepat dengan masyarakat adat. Studi kasus PT Gag Nikel di Pulau Kawei menunjukkan pola pelanggaran berulang berupa perampasan wilayah, manipulasi representasi adat, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak. Kegagalan ini bersumber dari empat hambatan struktural yang saling memperkuat, yaitu kekosongan regulasi, dominasi agenda pembangunan ekstraktif, ketergantungan ekonomi pada investasi sumber daya alam, dan stigmatisasi sosial-budaya terhadap masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara komitmen Indonesia terhadap UNDRIP dan realitas implementasinya di Papua Barat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan UU Masyarakat Adat sebagai langkah untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. Kata Kunci: FPIC, masyarakat adat, UNDRIP, Papua Barat, industri ekstraktif,
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Bisnis 2026 |
| Depositing User: | S.Si Mochamad Yogi |
| Date Deposited: | 10 Jul 2026 07:58 |
| Last Modified: | 10 Jul 2026 07:58 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83985 |
Actions (login required)
 |
View Item |
