Ulfa Safarina, Meirina (2026) PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS YANG MENGAHADAPI PERMASALAHAN HUKUM AKIBAT KETERANGAN PALSU PENGHADAP PADA AKTA AUTENTIK. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
MEIRINA_ULFA_SAFARINA_228100082_MKN.pdf Download (138kB) | Preview |
Abstract
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki kewenangan yang terbatas pada aspek formil dan tidak mencakup pengujian kebenaran materiil atas keterangan para penghadap. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan sebagai lembaga yang memiliki peran dalam menjaga martabat dan kehormatan jabatan Notaris serta memberikan perlindungan hukum. Meskipun Notaris sebagai pejabat umum memiliki hak ingkar, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan apabila dipanggil berkaitan dengan pekerjaannya. Dalam praktiknya, Notaris seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum akibat adanya keterangan palsu penghadap dalam akta autentik, yang menuntut pertanggungjawaban Notaris. Penelitian ini mengkaji dua hal: (1) Bagaimana Tanggungjawab Notaris dalam menghadapi permasalahan hukum akibat keterangan palsu penghadap pada akta autentik, dan (2) Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Permasalahan Hukum Notaris akibat keterangan palsu penghadap pada akta autentik. Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 tahapan dalam penelitian yang digunakan, yaitu kepustakaan berupa penelitian berdasarkan referensi buku, yang kedua penelitian lapangan yaitu pengumpulan data empiris melalui studi dokumen (melihat dan menganalisis dokumen), kemudian wawancara pengumpulan data menggunakan data lapangan dan kepustakaan. Analisi data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis tanpa menggunakan rumus statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas keterangan palsu dalam akta autentik pada prinsipnya melekat pada pihak penghadap, bukan pada Notaris, sepanjang Notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan prosedur formil yang berlaku, sehingga tidak terpenuhinya unsur kesalahan dalam konstruksi tanggung jawab hukum terhadap Notaris; (2) MKN telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan Pasal 66 UUJNP serta Permenkumham No.17/2021, namun kewenangannya terbatas pada pemberian persetujuan atau penolakan pemanggilan dalam proses peradilan pidana serta belum mencakup perlindungan dalam ranah perdata maupun pendampingan secara menyeluruh dalam seluruh tahapan proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu memperkuat kewenangan dan fungsi MKN agar perlindungan hukum terhadap Notaris dapat terlaksana secara komprehensif dan memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam praktik kenotariatan
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 13 May 2026 02:48 |
| Last Modified: | 13 May 2026 02:48 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83250 |
Actions (login required)
 |
View Item |
