Muhammad Wijdan, Muhammad Wijdan (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN PASCA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (204kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB 1.pdf Download (333kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB 2.pdf Download (331kB) | Preview |
|
|
Text
K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB) |
||
|
Text
L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB) |
||
|
Text
M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) |
||
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (262kB) | Preview |
Abstract
Perlindungan hukum terhadap pemilik Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum agraria Indonesia, khususnya ketika rumah susun dibangun di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan. Kedudukan Serttifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tidak dapat dipisahkan dari tanah bersama yang menjadi dasar berdirinya bangunan, sehingga ketika Hak Guna Berakhir, muncul persoalan mengenai keberlanjutan dan kepastian hukum hak atas satuan rumah susun. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidaksinkronan antara hak atas bangunan dan hak atas tanah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik satuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji norma hukum positif yang mengatur pertanahan dan rumah susun, serta menganalisis doktrin dan putusan pengadilan yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum serta kekosongan norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun merupakan hak kebendaan yang bersifat individual, namun keberlangsungannya bergantung pada status hak atas tanah bersama. Perlindungan hukum telah tersedia secara preventif melalui pengaturan jangka waktu, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Bangunan, serta secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan tegas mengenai status Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun apabila Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang atau tidak diperbarui, sehingga terdapat kekosongan norma yang menyebabkan perlindungan hukum bersifat kondisional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pemilik satuan rumah susun. Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Bangunan, Perlindungan Hukum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 11 May 2026 02:29 |
| Last Modified: | 11 May 2026 02:29 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83155 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
