UPAYA INDONESIA DALAM SENGKETA LAUT CHINA SELATAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN MARITIM PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITATION 2016

Fernando, Rendy (2025) UPAYA INDONESIA DALAM SENGKETA LAUT CHINA SELATAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN MARITIM PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITATION 2016. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

Preview	Text BAB 2.pdf Download (313kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text Cover.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text Kata Pengantar.pdf Download (136kB) | Preview

Abstract

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis dengan dinamika sengketa yang kompleks, di mana klaim sepihak Tiongkok berdasarkan "sembilan garis putus-putus" (nine-dash line) tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Meskipun Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 secara hukum membatalkan klaim tersebut, aktivitas kapal Tiongkok justru meningkat pasca-putusan, menciptakan kesenjangan antara legitimasi hukum dan realitas keamanan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya strategis Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Natuna Utara pada periode 2020–2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji respons Indonesia melalui kerangka teoritis keamanan nasional (Leffler), keamanan maritim (Buzan), dan kedaulatan wilayah (Distefano). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah upaya integratif, termasuk peningkatan patroli gabungan, penguatan Maritime Domain Awareness (MDA), modernisasi alutsista, penegakan hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, serta diplomasi maritim yang aktif. Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas, strategi gray-zone warfare Tiongkok, dan ketergantungan ekonomi masih membatasi efektivitas upaya tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat konsistensi kebijakan, koordinasi antar-lembaga, dan pembangunan kapasitas jangka panjang untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan maritim di Natuna Utara. Kata Kunci: Keamanan Maritim, Natuna Utara, Putusan Permanent Cout of Arbitation 2016

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2025
Depositing User:	Mr Iwan Ridwan Iwan
Date Deposited:	28 Apr 2026 02:18
Last Modified:	28 Apr 2026 02:18
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82832

Actions (login required)

View Item